KK, PH, MT, HB: memahami status pajak suami-istri

Keluarga adalah satu kesatuan pajak

Pajak penghasilan di Indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Karena itu, Pasal 8 UU PPh mengatur bahwa penghasilan istri pada dasarnya dianggap penghasilan suami. Aturan dasar ini punya beberapa pengecualian, dan dari situlah muncul empat status yang tercantum di SPT tahunan:

• KK (kepala keluarga): NPWP digabung, hanya suami yang lapor SPT.
• HB (hidup berpisah): suami-istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
• PH (pisah harta): ada perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan.
• MT (memilih terpisah): istri memilih menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri.

KK: NPWP digabung

Ini status bawaan setelah menikah. Istri tidak memakai NPWP sendiri; seluruh penghasilan, harta, dan utangnya dilaporkan di SPT suami. Istri tidak perlu lapor SPT.

Pengecualian penting: gaji istri tidak digabung bila memenuhi tiga syarat sekaligus:

1. diterima hanya dari satu pemberi kerja,
2. sudah dipotong PPh 21, dan
3. pekerjaan itu tidak berhubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain.

Gaji seperti ini dianggap sudah selesai pajaknya. Di SPT suami, gaji tersebut dicantumkan sebagai penghasilan yang dikenai PPh final. Pemberi kerja istri memotong PPh 21 dengan PTKP TK/0 (diri sendiri saja). Istri baru boleh memakai PTKP kawin dan tanggungan bila ia bisa menunjukkan keterangan bahwa suaminya tidak berpenghasilan.

Penghasilan istri yang tidak memenuhi syarat tadi digabung ke SPT suami. Contohnya penghasilan usaha, pekerjaan bebas, atau gaji dari lebih dari satu pemberi kerja. Akibatnya:

• PTKP suami naik menjadi K/I, yaitu ditambah Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung.
• PPh yang sudah dipotong dari istri (PPh 21, 23, dan lain-lain) menjadi kredit pajak di SPT suami.
• Seluruh penghasilan dikenai tarif progresif Pasal 17 secara bersama-sama.

HB: hidup berpisah

Status HB hanya berlaku bila suami-istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Masing-masing menjadi wajib pajak yang benar-benar terpisah: punya NPWP sendiri, lapor SPT sendiri, dan pajaknya dihitung sendiri-sendiri tanpa penggabungan. Tanggungan dihitung pada pihak yang benar-benar menanggungnya.

HB bukan pilihan untuk menghemat pajak; status ini mengikuti keadaan hukum perkawinan.

PH: pisah harta

PH berlaku bila suami-istri membuat perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan. Perjanjian ini biasanya berupa perjanjian perkawinan di hadapan notaris. Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga bisa dibuat setelah menikah, tidak harus sebelumnya.

Suami dan istri masing-masing punya NPWP dan lapor SPT sendiri. Meski begitu, pajaknya tetap dihitung gabungan (lihat cara hitung di bawah).

MT: istri memilih terpisah

MT berlaku bila istri, tanpa perjanjian pisah harta, memilih menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri. Istri mendaftarkan NPWP sendiri dan lapor SPT sendiri. Cara menghitung pajaknya sama persis dengan PH.

Cara menghitung pajak PH dan MT

Pasal 8 ayat (3) UU PPh mengatur hitungan untuk PH dan MT:

1. Jumlahkan penghasilan neto suami dan istri, termasuk gaji istri dari satu pemberi kerja.
2. Kurangi PTKP K/I ditambah tanggungan.
3. Hitung PPh dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan kena pajak gabungan itu.
4. Bagi PPh tersebut sebanding dengan penghasilan neto masing-masing.
5. Masing-masing mengurangkan bagiannya dengan pajak yang sudah dipotong atau disetor sendiri.

Karena pemberi kerja memotong PPh 21 dengan PTKP masing-masing, sedangkan pajak akhirnya dihitung dari penghasilan gabungan, status PH dan MT hampir selalu menimbulkan kurang bayar. Yang paling sering kena biasanya pihak yang penghasilannya lebih kecil.

Contoh perbandingan

Suami bergaji neto Rp240 juta setahun, istri bergaji neto Rp120 juta dari satu kantor, dengan satu anak.

• KK: penghasilan suami Rp240 juta dikurangi PTKP K/1 Rp63 juta, jadi penghasilan kena pajak Rp177 juta dan PPh-nya Rp20,55 juta. Gaji istri tidak digabung; PPh 21-nya Rp3,9 juta (dihitung dengan PTKP TK/0). Total pajak keluarga Rp24,45 juta.
• HB: suami dihitung dengan PTKP TK/1 sehingga PPh-nya Rp21,225 juta; istri tetap Rp3,9 juta. Total Rp25,125 juta.
• PH/MT: penghasilan gabungan Rp360 juta dikurangi PTKP K/I/1 Rp117 juta, jadi penghasilan kena pajak Rp243 juta dan PPh-nya Rp30,45 juta. Bagian suami (2/3) Rp20,3 juta dan bagian istri (1/3) Rp10,15 juta. Istri baru dipotong Rp3,9 juta, jadi kurang bayar Rp6,25 juta. Total Rp30,45 juta.

Status KK lebih hemat Rp6 juta dalam contoh ini karena gaji istri tidak terdorong ke lapisan tarif 15% milik suami. Kalau seluruh penghasilan istri memang harus digabung (misalnya ia punya usaha), KK dan PH/MT menghasilkan total pajak yang sama; yang berbeda hanya siapa yang lapor dan menyetor.

Mana yang sebaiknya dipilih?

• Istri bekerja di satu kantor dan tidak punya penghasilan lain: KK umumnya paling hemat dan paling sederhana, karena hanya satu SPT yang perlu dilaporkan.
• Istri punya usaha atau pekerjaan bebas: total pajak KK dan PH/MT sama. Pertimbangannya lebih ke administrasi. Pada KK, semua dilaporkan di SPT suami. Pada PH/MT, istri mengurus NPWP, setoran, dan SPT-nya sendiri.
• Ada alasan hukum atau pribadi untuk memisahkan harta: PH memberi kepastian hukum atas harta, tetapi siapkan dana untuk kurang bayar setiap tahun.
• HB: tidak dipilih, melainkan mengikuti putusan hakim.

Apa pun statusnya, pastikan data harta dan penghasilan di SPT suami dan istri konsisten satu sama lain.

Coba hitung sendiri

Masukkan penghasilan Anda dan pasangan di kalkulator PPh suami-istri untuk melihat perbandingan KK, PH/MT, dan HB, lengkap dengan kurang atau lebih bayar masing-masing.

Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus khusus, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak terdaftar Anda.